Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau memastikan tahun 2016 seluruh aset Sekolah Menengah Atas ( SMA ) sederajat dan pendidikan Khusus dan Layanan Khusus ( PKLK) pindah ke Provinsi. Pengambilan alih ini mulai penggajian guru, pengangkatan kepala sekolah, sarana prasarana, mutasi guru dan lain-lain.
“Mulai awal tahun SMA/ SMK dan PKLK merupakan kewenangan Provinsi termasuk seluruh asset sekolah menjadi milik Provinsi. Jadi sekolah ini tidak ada lagi kewenangan kabupaten/kota,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (P2PAUDNI) Disdikbud Riau, Drs H Abdul Kadir, saat menutup Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk Guru SMA se Riau, Senin (18/5) di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru.
Menurut Kadir, Pemerataan tenaga pendidikan https://smkn36jakarta.com/ disetiap kabupaten /kota saat ini belum merata. Jumlah guru masih banyak menumpuk di perkotaan saja. Dengan kewenangan ini, Disdikbud Riau bisa melakukan Pemerataan guru disetiap kabupaten/kota. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang mengalami kekurangan guru, seperti sekarang, kata kadir.
Berdasarkan pemetaan daerah dan pendataan guru sesuai dengan mata pelajaran , kedepan, akan dibagi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kepada tenaga pendidikan diwajibkan bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan sumpah menjabat Pegawai Negeri Sipil ( PNS ). Jadi nanti orang tua guru tidak lagi bupati/walikota, tetapi Gubernur dan Disdikbud. Bagi yang tidak bersedia di Tempatkan dimana sja, maka akan dipertimbangkan statusnya sebagai PNS,” kata Kadir.
Tahun 2015, Disdikbud sedang melakukan pendataan disetiap Kabupaten/kota. Baik Tenaga pendidikan dan asset sekolah. Meski kabupaten/kota yang membangun sekolah, namun berdsarkan UU 23 tahun 2014 tentang pengelolaan Bina Program, maka daerah diwajibkan melepas asset untuk diserahkan ke Provinsi. sehingga awal tahun, disdikbud sudah mengevaluasi sekolah yang butuh perhatian seperti penambahan ruang kelas baru (RKB ), perbaikan sekolah, karena menghitungnya sulit. Mau tidak mau, asset tersebut harus tetap dipindahkan , karena sudah di atur dalam undang-undang,” sebut Kadir.
Untuk Mempersiapkan pemindahan kewenangan ini Disdikbud Riau melalui P2PAUDNI telah meningkatkan pelatihan-pelatihan guru disetiap bidang studi. Sebab berkemungkinan tahun depan, kurikulum sekolah kembali ke kurikulum 2013 dan bukan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) tahun 2006 seperti tahun ini seluruh diwajibkan mengajar 24 jam untuk mendpatkan sertifikasi. Kemudian mengajar ini harus satu rumpun bidang studi . contoh guru sejarah boleh mengajar PPKN, karena masih serumpun dengan IPS. Tapi jika berbeda dari satu rumpun maka jam mengajar guru itu tidak akan dihitung.
